Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung berpartisipasi dalam agenda tahunan Festival Musik Bambu 2 yang digelar oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Bandung Barat (KBB) di obyek wisata Dusun Bambu, Cisarua, 27-28 Juli 2019. Festival dengan tema utama bambu ini menjadi ajang untuk berkumpulnya para seniman dan pengrajin bambu dari 18 daerah yang ada di Jawa Barat.
Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna mengatakan bahwa festival seperti ini belum pernah digelar di kabupaten atau kota lain di Jawa Barat. Event ini juga memiliki keunikan yang diyakini dapat mengangkat kreativitas seniman bambu serta nama KBB di tingkat nasional.
"Ini sesuatu yang berbeda, unik, bisa jadi daya tarik, dan menarik karena di kabupaten/kota lain di Jawa Barat, bahkan mungkin di Indonesia tidak ada festival semacam ini. Makanya ini harus didorong agar skalanya tidak hanya Jawa Barat, tapi bisa tingkat nasional bahkan internasional," kata Aa Umbara dalam sambutannya di Dusun Bambu, Cisarua, KBB.
Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat juga melakukan MOU dengan ISBI Bandung mengenai penelitian, perencanaan dan pembinaan terhadap budaya yang diharapkan mampu mempercantik dan memperkaya budaya yang ada di KBB. Penandatanganan MOU tersebut langsung ditandatangani oleh Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna dengan Dr. Hj. Een Herdiani selaku Rektor ISBI Bandung.

 

Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung akan segera memiliki kampus baru di lahan seluas 8,6 Hektar di Cikamuning, Desa Bojongkoneng, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Lahan tersebut merupakan hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pembangunan kampus baru tersebut direncanakan akan mulai dibangun pada tahun 2021.
Berkaitan dengan hal itu, ISBI Bandung kemudian mengadakan Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam tahap pembangunan kampus baru tersebut. Penandatanganan ini langsung dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Raja Nafrizal dengan Rektor ISBI Bandung Dr. Hj. Een Herdiani, S.Sen., M.Hum. di Ruang Adhyaksa I, Kantor Kejati Jabar, Jalan LLRE Martadinata, No. 54, Bandung, pada Rabu (24/7/2019).

Kerjasama ini dilakukan untuk mendampingi, mengawal, dan mengamankan pelaksanaan pembangunan Kampus Baru ISBI Bandung yang berada di Kab. Bandung Barat, serta untuk menyelesaikan permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi ISBI Bandung. Kedepannya, dengan adanya Perjanjian Kerja Sama ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengoptimalkan koordinasi guna lebih mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak, Sehingga proses pemerintahan dan pembangunan Kampus Baru ISBI Bandung berjalan dengan baik dan berhasil, serta terhindar dari permasalahan-permasalahan hukum.

 

Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung dengan DInas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Provinsi Jawa Barat mengadakan kerjasama di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan pemajuan seni budaya di Jawa Barat. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatangan Perjanjian Kerjasama yang menyatakan bahwa kedua pihak tersebut bersepakat untuk bekerjasama dalam penyelenggaraan program kerjasama yang berfokus pada sector seni dan budaya.
Proses penandatanganan tersebut dilakukan oleh Kepala Disparbud Provinsi Jawa Barat Dr. H. Dedi Taufik, M.Si.dan Rektor ISBI Bandung Dr. Hj. Een Herdiani, S.Sn., M.Hum. pada hari Selasa (16/4/2019).
Tujuan dalam perjanjian kerja sama ini juga untuk meningkatkan peran perguruan tinggi dalam melaksanakan pembangunan di bidang Kebudayaan di Jawa Barat, sebagai implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta pembangunan sektor Kebudayaan di Jawa Barat, masing-masing pihak menunjuk atau menugaskan unit kerja sebagai leading sector dalam melaksanakan kegiatan kerjasama tersebut. Diharapkan, seni dan kebudayaan di Provinsi Jawa Barat akan berkembang dan maju menuju arah yang lebih baik berdasarkan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan.